Home / Berita Umum / 285 Petugas Pemilu Meninggal, Mendagri: Jadi Evaluasi Pemerinta Usai Pileg dan Pilpres Serentak

285 Petugas Pemilu Meninggal, Mendagri: Jadi Evaluasi Pemerinta Usai Pileg dan Pilpres Serentak

285 Petugas Pemilu Meninggal, Mendagri: Jadi Evaluasi Pemerinta Usai Pileg dan Pilpres Serentak  – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengemukakan banyak petugas penyelenggara pemilu, dari Group Penyelenggara Pengambilan Nada (KPPS) atau pengawas, berubah menjadi pelajari pemerintah pada implementasi pemilu.

” Saya jadi Mendagri serta atas nama pemerintah sangatlah prihatin banyak tragedi, wafatnya, sakitnya anggota KPPS serta anggota Polri dan TNI meninggal dunia, lantaran tanggung jawab yg berat di lapangan. Perihal Ini tentulah bisa jadi catatan pelajari pemerintah seusai selesainya pileg serta pemilihan presiden bersama-sama tahun 2019 ini, ” kata Tjahjo, Sabtu (27/4/2019) .

Implementasi pemilu bersama-sama, dimulai dari persiapan, kampanye sampai hari pungutan suara, bisa berjalan mulus atas andil serta keikutsertaan semua pihak, imbuhnya.

Sekurang-kurangnya 285 petugas penyelenggara pemilu wafat dalam menjalankan pekerjaannya. Sejumlah 230 salah satunya adalah petugas KPPS serta 55 yang lain merupakan pengawas.

Beberapa ratus orang petugas pemilu itu dikira alami kepayahan disaat bekerja dalam hari pungutan suara, sampai proses kalkulasi serta rekapitulasi pengumpulan nada pada tingkat tempat pungutan suara (TPS) serta kecamatan.

Disamping itu, berkenaan rekapitulasi kalkulasi pengumpulan nada, Tjahjo memohon seluruh pihak buat menaruh keyakinan terhadap Komisi Penentuan Umum (KPU) , jadi instansi yg diyakini independent dalam mengadakan pemilu.

” Kita mesti yakin terhadap KPU, pekerjaannya berat, dimonitor seluruh pihak hingga KPU jadi instansi independent dapat mandiri sama seperti keputusan undang-undang, ” kata Tjahjo.

Pemilu bersama-sama 2019 disebut yaitu pemilu paling ruwet yg sempat digelar di Indonesia. Dikarenakan dalam sebuah hari dilaksanakan pungutan suara buat lima penentuan, ialah presiden serta wapres, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD propinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota.

About admin