Home / Berita Umum / Apa Bentuk Resiko Perpindahan Ibu Kota Ke Kalimantan

Apa Bentuk Resiko Perpindahan Ibu Kota Ke Kalimantan

Apa Bentuk Resiko Perpindahan Ibu Kota Ke Kalimantan – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memiliki rencana pindahan Ibu Kota Negara. Beberapa tempat di luar Jawa tengah ditilik untuk menegaskan kesiapannya.

Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bima Yudhistira melihat, sebelum mewujudkan pindahan ibu kota, pemerintah dipandang butuh memerhatikan beberapa kemungkinan.

Pertama, dengan sudah diketahuinya lokasi-lokasi sebagai pilihan Ibu Kota Negara nanti, jadikan tempat untuk beberapa spekulan tanah. Ini kelak dapat membuat cost pembebasan tempat cukup tinggi.

Ke dua, apabila satu diantaranya fakta pemerintah pindahan ibu kota sebab DKI Jakarta telah sangat macet, sebetulnya itu bukan pemecahan paling baik.

” Ini tak merampungkan problem kemacetan. Jumlahnya kendaraan dinas ynag menyusut tak subtansial dibandingkan kendaraan pribadi dari swasta serta rumah tangga, ” imbuhnya.

Dampak ke-tiga merupakan bisa menambah inflasi. Sebetulnya, oleh karena ada arus urbanisasi jadi efek pindahan ibu kota negara ini bakal menyebabkan naiknya harga keperluan inti di kota sebagai pilihan pindahan ibu kota.

Serta kemungkinan ke-4, pemerintah dipandang harus membuat ekonomi warga yang bisa jadi ibu kota baru sebelum nanti dipindahkan.

” Ketimpangan di ibu kota baru tambah melebar imbas pendatang, sebab mereka lebih bisa dengan cara ekonomi, dibandingkan dengan masyarakat lokal yang miskin, ” ujarnya.

Jokowi Periksa 2 Tempat Ibu Kota Baru, Mana yang Di pilih?

Selanjutnya, mana tempat yang paling pas untuk jadikan kantor pemerintahan baru?

Menteri Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang ikut serta dalam rombongan menyampaikan kabar, pemerintah sudah kantongi sejumlah penilaian. ” Semua ada plus minusnya, ” katanya di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, pada Jumat 10 Mei 2019.

Untuk di Kalimantan Timur, dia menuturkan, ada banyak penilaian positif yang diperoleh, salah satunya kehadiran kota besar seperti Balikpapan serta Samarinda yang jarak tempuhnya tak jauh dari lokasi laut.

” Lalu daratannya situasi topografi perbukitan. Prasarana jalan telah ada jalan tol, sampai-sampai persiapan untuk kehidupan perkotaan positif disana. Namun di bawahnya ada tempat batu bara, itu harus diselidiki dahulu, ” sambungnya.

Dan di Kalimantan tengah, dia meneruskan, hal lingkungan yang masih alami serta sedikit terjamah berubah menjadi nilai plus khusus. Biarpun tersisa pekerjaan berwujud pembangunan infrastruktur yang wajib banyak diawali.

” Di Kalimantan Tengah, di gunung mas, daerahnya remote. Namun bagus. Hutannya masih asli. Jalan nasionalnya telah kita bangun, bagus. Namun ia jauh dari kota, sampai-sampai butuh prasarana basic yang lebih dari Kalimantan Timur, ” terangnya.

Menurut hasil pemeriksaan itu, Menteri Basuki juga mengatakan, pemerintah pun harus masih memperhitungkan hal lain seperti faktor sosial budaya warga ditempat untuk memastikan tempat ibu kota baru.

” Sosial budaya di Kalimantan Tengah serta Kalimantan Timur pun kan mungkin beda. Nah ini harus dikaji dahulu oleh Bappenas. Terima 1, 5 juta orang baru kan tidak mudah. Itu harus dipelajari, ” ujarnya.

Pindahan Ibu Kota Masuk RPJMN 2020-2024

Menteri Rencana Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menuturkan, gagasan pindahan ibu kota masuk dalam Gagasan Pembangunan Waktu Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dengan masuknya pindahan ibu kota dalam RPJMN, pembangunan ibu kota akan diputuskan dalam Gagasan Kerja Pemerintah (RKP) .

” Yang pastinya ibu kota baru ini telah masuk RPJMN 2020-2045, implementasinya kapan bakal sesuai dengan RKP, ” terangnya di Jakarta, Kamis (9/5/2019) .

About admin