Home / Berita Umum / Bamsoet:Perlunya Pembekalan Anti Korupsi Oleh KPK Pada Anggota DPR

Bamsoet:Perlunya Pembekalan Anti Korupsi Oleh KPK Pada Anggota DPR

Bamsoet:Perlunya Pembekalan Anti Korupsi Oleh KPK Pada Anggota DPR – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberi pembekalan pada beberapa anggota DPR RI baru periode 2019-2024. Menurut dia, pembekalan itu begitu dibutuhkan menjadi salah satunya usaha tingkatkan mencegah korupsi di tingkat parlemen.

“Sebelum dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024, saya mengharap mereka akan memperoleh pembekalan anti korupsi dari KPK. Ini menjadi ikhtiar untuk mendesak jumlahnya anggota DPR RI supaya tidak terperosok korupsi, hingga membuat muka Parlemen jadi lebih baik kembali,” tutur Bamsoet dalam info tercatat, Kamis (22/11/2018).
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini pula mengharap, parpol turut berusaha untuk pastikan beberapa kadernya yang duduk di instansi legislatif.
Hal itu termasuk juga dalam tingkat DPR RI, DPRD Propinsi, ataupun DPRD Kabupaten/Kota. Hingga, dapat jadi cermin ketaatan hukum buat penduduk.

Lebih, waktu berjumpa Deputi Bagian Info serta Data KPK, Hary Budiarto menjelaskan DPR semestinya jadi etalase penting dari muka parpol yang berada di Indonesia.

“Anggota legislatif adalah perpanjangan tangan parpol di Parlemen. Buruk baiknya muka parpol begitu di pengaruhi anggotanya di Parlemen. Bila anggota legislatif banyak ikut serta korupsi, marwah, harkat, serta derajat partai politiknya pasti akan turun di mata penduduk,” papar Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini memberikan, DPR RI ikut ajak KPK bekerja bersama untuk memberi award pada parpol yang anggota dewannya tidak satupun ikut serta masalah korupsi.

Pemberian award itu diinginkan meningkatkan semangat parpol selalu untuk mengamati beberapa kadernya di parlemen supaya tidak terperosok dalam kubangan korupsi.

“Tidak hanya punishment lewat penegakan hukum, butuh ikut dikasihkan reward pada parpol yang dapat mengawasi beberapa kadernya di DPR RI dari aksi korupsi. DPR RI akan ajak KPK untuk bekerja bersama lakukan penilaian dengan terarah, terpadu, netral serta akuntabel. Award yang didapat bisa menjadi perihal yang prestise serta memberi nilai plus buat parpol di mata penduduk Indonesia,” jelas Bamsoet.

Untuk mengatur mencegah korupsi dari hulu, bekas Ketua Komisi III DPR RI ini memandang memerlukan pembenahan pada UU Partai Politik No 2 Tahun 2011.

Menjadi negara demokrasi, peranan parpol di Indonesia besar sekali, sebab dari sinilah lahir pemimpin dari tingkat daerah sampai nasional.

“UU Partai Politik mesti berisi ketentuan skema jujur dan berkarakter kuat parpol. Mulai dari proses rekrutmen, kaderisasi sampai pengendalian keuangan, semua mesti berbasiskan jujur dan berkarakter kuat serta transparansi. Kaidah harus juga jelas hingga tutup sela buat beberapa anggota parpol lakukan tindakan tercela,” tegasnya.

Yang akan datang, dia lihat memerlukan pembenahan skema penentuan umum (Pemilu) supaya efisien serta bebas korupsi. Dengan begitu dapat kurangi ketergantungan parpol serta permodalan liar karena beban kampanye yang tinggi.

“Kita mesti berani berjalan dari penentuan konvensional pencoblosan kertas nada, kita naikkan jadi skema pemilu e-voting. Tubuh Pengkajian serta Aplikasi Tehnologi (BPPT) sudah membuat skema e-voting lewat pemakaian tehnologi info serta komunikasi. Skema ini telah dicoba di 172 penentuan kades atau Pilkades di Kabupayen Pemalang, serta 14 Pilkades di Kabupaten Sidoarjo. Serta itu sukses. Sayang, banyak yang tidak paham akan kesuksesan skema e-voting di sejumlah tempat itu,” tutur Ketua Tubuh Bela Negara FKPPI ini.

Baginya, keberhasilan e-voting yang dikerjakan BPPT di beberapa Pilkades mesti ditingkatkan ke Pemilihan kepala daerah, Pileg dan Pemilihan presiden. Seperti dalam yang telah dikerjakan Jerman, Belanda, Irlandia, India serta Brasil.

“Kementerian Dalam Negeri serta KPU mesti dapat membuat roadmap ke arah e-voting. Kendala serta rintangan tentu ada. Dengan kemauan serta usaha keras bersama dengan, semua juga bakal ada jalan keluar serta penyelesaiannya. Penting, ada keberanian untuk berjalan maju,” pungkas Wakil Ketua Umum KADIN ini.

Awal mulanya Deputi Bagian Info serta Data KPK Hary Budiarto hadir menjumpai Bamsoet di ruangan kerja Ketua DPR RI, Jakarta. Gagasannya, KPK akan mengadakan acara ‘Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi tahun 2018’. Acara yang dikerjakan pada 4 Desember 2018 di Jakarta ini, akan di buka langsung oleh Presiden Joko Widodo.

About admin