Home / Berita Umum / Demi Menggerakkan Ekonomi, Jokowi Berkeinginan Turunkan Tarif PPh Bagi Korporasi

Demi Menggerakkan Ekonomi, Jokowi Berkeinginan Turunkan Tarif PPh Bagi Korporasi

Demi Menggerakkan Ekonomi, Jokowi Berkeinginan Turunkan Tarif PPh Bagi Korporasi – Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memperingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati supaya responsif dengan kemauan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) untuk turunkan tarif pajak pendapatan (PPh) tubuh buat korporasi untuk menggerakkan ekonomi.

Legislator yang mengepalai bidang keuangan serta perpajakan itu menjelaskan, walau penurunan pajak dalam periode pendek akan kurangi pemasukan buat APBN, akan tetapi ada dampak periode panjang yang lebih positif terpenting untuk tingkatkan daya saing.

“Bapak Presiden Jokowi tengah lakukan usaha penambahan daya saing dunia usaha Indonesia agar menarik buat entrepreneur luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Diantaranya ialah instruksinya ialah lakukan rekonsilasi tarif PPh tubuh,” tutur Misbakhun lewat tayangan wartawan, Sabtu (23/3).

Orang politik Partai Golkar itu memberikan, Sri Mulyani menjadi Menkeu memang terlihat keberatan dengan pilihan turunkan tarif PPh tubuh yang sekarang ini 25 %. Karena, kebijaksanaan itu akan kurangi pemasukan buat APBN.

Akan tetapi, kata Misbakhun, perihal yang perlu diperhitungkan ialah dampak periode menengah serta panjang dari kebijaksanaan penurunan tarif pajak buat dunia usaha. “Penurunan tarif ialah relaksasi buat dunia usaha yang dengan agregat malah akan memberi efek positif buat perkembangan ekonomi keseluruhannya,” katanya.

Influencer Team Kampanye Nasional Joko Widodo – KH Maruf Amin (TKN Jokowi – Maruf) itu menyatakan, Sri Mulyani menjadi Menkeu malah dituntut dapat mempersiapkan mitigasi atas resiko penurunan tarif PPh dari bagian kebijaksanaan fiskal di APBN. “Berarti, Bu SMI menjadi menteri ialah pembantu presiden yang ambil tempat memberi dukungan kebijaksanaan Pak Jokowi,” kata Misbakhun.

Selanjutnya Misbakhun menjelaskan, Jokowi tidak cuma berkemauan turunkan tafir PPh tubuh, akan tetapi pun memperluas serta membenahi tax base. Dengan pelebaran tax base, kata wakil rakyat asal Pasuruan itu, jadi jumlahnya pembayar pajak makin bertambah.

“Jadi Presiden Jokowi sudah membuat kebijaksanaan yang sesuai serta berkaitan, termasuk juga masalah tax amnesty,” tuturnya.

Karenanya Misbakhun menyatakan, tidak bisa ada menteri yang meremehkan atau bahkan juga berusaha mengganjal gagasan kerja presiden. Karena, bekas amtenar di DJP itu mengakui tangkap kesan-kesan jika Sri Mulyani menghalangi visi Presiden Jokowi di bagian perpajakan.

“Menjadi seseorang menteri, Sri Mulyani tidak semestinya menyangsikan ketetapan yang telah dibikin oleh Jokowi. Perihal yang perlu dimengerti jika Pak Jokowi seseorang risk taker (berani ambil resiko, red) serta bukan seseorang pemimpin yang populis, jadi jangan pernah ada kesan-kesan jika Kementerian Keuangan tidak memberi dukungan seutuhnya apakah yang sudah jadi ketetapan presiden,” tegasnya.

Diluar itu Misbakhun pun menjelaskan, penurunan PPh tubuh bukan hanya untuk tingkatkan daya saing. Menurut dia, kebijaksanaan itu pun untuk tingkatkan kesadaran pajak.

“Dengan begitu kepatuhan harus pajak bertambah dari bagian resmi ke bagian material. Harus pajak membayar pajak sama dengan ketetapan yang laku dengan penuh kesadaran,” tuturnya.

Bersamaan dengan itu, kata Misbakhun, Presiden Jokowi pun berusaha menguatkan DJP dengan kelembagaan. Menurut dia, tidak adil bila DJP yang memberi peran terpenting buat penerimaan negara malah tidak dikasih bagian besar.

“Telah saatnya kita mendudukan pajak menjadi instansi sepadan dengan peran pentingnya dalam penerimaan negara untuk mengawasi keberlangsungan sumber dana berbelanja APBN buat kelancaran penerapan program-program pemerintah,” ujarnya.

Awal mulanya Presiden Jokowi waktu hadir deklarasi suport dari kelompok entrepreneur di Istana olahraga Senayan, Jakarta, Kamis (21/3) janji turunkan tarif pajak buat korporasi. Presiden Ke-7 RI itu mengakui telah terima input dari kelompok entrepreneur mengenai penurunan tarif pajak untuk menggerakkan perekonomian.

Bahkan juga, Jokowi telah melanjutkan masukan beberapa entrepreneur ke Kemenkeu. Akan tetapi, Sampai saat ini Jokowi mengakui belumlah terima laporan Kemenkau atau DJP mengenai hitung-hitungan penurunan tarif pajak.

About admin