Home / Berita Umum / KPK Akan Mengulas Optimalisasi Opini Wilayah Sampai Kepatuhan LHKPN

KPK Akan Mengulas Optimalisasi Opini Wilayah Sampai Kepatuhan LHKPN

KPK Akan Mengulas Optimalisasi Opini Wilayah Sampai Kepatuhan LHKPN – Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) mendatangi Propinsi Papua serta Papua Barat untuk mengulas penertiban asset. Ada beberapa asset dari mulai tanah sampai hotel sejumlah beberapa ratus miliar rupiah.

Pekerjaan di Papua serta Papua Barat itu akan dikerjakan pada Senin (22/7/2019) sampai Jumat (2/8). Tidak hanya penertiban asset, KPK akan mengulas optimalisasi opini wilayah sampai kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Pelaksana Negara (LHKPN).

“Minimal ada 3 jadwal penting yang disebut program Korsupgah (Pengaturan Supervisi serta Mencegah) yang akan dievaluasi kesempatan ini, yakni berkaitan program optimalisasi penghasilan wilayah di pemerintah propinsi, kabupaten, serta kota di Propinsi Papua, penertiban asset, serta banyak hal penting lain, seperti penandatanganan nota kesepakatan (MoU), kepatuhan LHKPN, serta tindak lanjut surat persetujuan bersama dengan mengenai penghentian tidak dengan hormat (PTDH) PNS,” tutur Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Senin (22/7/2019).

Febri menjelaskan KPK pasti akan lakukan pemeriksaan kembali masalah persetujuan di antara Pemprov Papua serta PT Freeport berkaitan perselisihan pembayaran pajak air tanah. Diluar itu, kata Febri, KPK minta Pemprov Papua menempatkan tapping machine pajak di bidang perhotelan, restoran, serta tempat hiburan.

“KPK akan me-review persetujuan di antara Pemprov Papua dengan PT Freeport berkaitan perselisihan pembayaran pajak air permukaan,” katanya.

Ia menerangkan beberapa asset sejumlah beberapa ratus miliar rupiah yang akan ditertibkan. Di bawah ini daftarnya:

Ada beberapa asset dari mulai tanah sampai hotel sejumlah beberapa ratus miliar rupiah.Rapat Persiapan Implementasi Skema Monitoring Penerimaan Pajak Wilayah (Photo: Dok. KPK)

1. Tanah serta bangunan:

– Tanah belum bersertifikat sekitar 216 persil dengan nilai seputar Rp 578 miliar.

– Tanah serta bangunan di Jayapura, Merauke, Biak, serta yang lain paling tidak ada 10 unit dengan nilai seputar Rp 111 miliar.

– Tanah serta bangunan di Jakarta sekitar 6 unit dengan nilai buku sebesar Rp 108 miliar.

– Hotel-hotel punya Pemprov Papua sesuai dengan serah terima PT Natour dengan nilai buku sebesar Rp 96,55 miliar.

2. Kendaraan dinas:

– Dikuasai oleh petinggi sekitar 26 unit di luar kartu inventaris barang (KIB).

– Dikuasai anggota dewan tidak aktif sekitar 62 unit serta 9 unit di luar KIB.

– Dikuasai anggota dewan aktif sekitar 10 unit serta 18 unit di luar KIB.

– Dikuasai pensiunan sekitar 402 unit serta 17 unit di luar KIB.

– Dikuasai oleh keluarga ASN yang sudah wafat sekitar 155 unit serta 8 unit di luar KIB.

– Tidak didapati keberadaannya sekitar 286 unit + 45 unit di luar KIB.

– Dikuasai ASN yang sudah geser tempat pekerjaan sekitar 271 unit + 16 unit di luar KIB.

Selanjutnya Febri menjelaskan KPK meneken MoU di antara Gubernur Papua, Papua Barat, serta Kepala LIPI untuk membuahkan analisis serta naskah akademik berkaitan koreksi UU Otonomi Spesial Papua serta Papua Barat. KPK menyorot kepatuhan LHKPN di Papua.

“Untuk legislatif, cuma DPRD Propinsi Papua serta 8 DPRD Kabupaten/Kota yang tertera memberikan laporan LHKPN-nya pada KPK,” sebut Febri.

Untuk eksekutif, berdasar data KPK, cuma Pemkab Jayawijaya serta Kota Jayapura yang tingkat kepatuhan LHKPN-nya 100 %. Sesaat bekasnya masih dibawah 100 %.

Selanjutnya, KPK menyentuh masalah belum dipecatnya PNS yang sudah dapat dibuktikan lakukan korupsi. Paling tidak, ada 48 PNS dari beberapa kabupaten yang sudah dapat dibuktikan korupsi serta putusannya inkrah tetapi belum dikeluarkan.

About penulis77