Home / Berita Umum / Perayaan Hari Raya Idul Fitri Pejabat Dilarang Terima Bingkisan

Perayaan Hari Raya Idul Fitri Pejabat Dilarang Terima Bingkisan

Perayaan Hari Raya Idul Fitri Pejabat Dilarang Terima Bingkisan – KPK membuat surat ajakan terhadap banyak petinggi negara biar gak terima gratifikasi berbentuk uang maupun bingkisan saat Idul Fitri atau Lebaran 2019. Menurut KPK, ada sangsi etik sampai pidana buat petinggi maupun pegawai negeri sipil (PNS) yang menerimanya.

Hal tersebut dikatakan KPK dalam surat dengan Nomer B/3956/GTF. 00. 02/01-13/05/2019 tertanggal 8 Mei 2019. Surat yang di tandatangani Ketua KPK Agus Rahardjo itu diperuntukkan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Agung, Ketua MPR, DPR, DPD, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, banyak menteri, sampai pimpinan perusahaan swasta.

” Perayaan Hari Raya Idul Fitri adalah rutinitas buat sebagian besar warga Indonesia buat tingkatkan religiositas, bergabung dengan kerabat, serta sama sama share antarsesama. Pada kejadian itu, praktek sama sama berikan serta terima adalah suatu hal yang umum dalam kondisi interaksi sosial, akan tetapi pegawai negeri/pengelola negara dilarang terima gratifikasi, baik berbentuk uang, bingkisan/parsel, layanan, serta bentuk pemberian yang lain yang terjalin dengan jabatan serta berlawan dengan keharusan atau pekerjaannya. Penerimaan gratifikasi itu bisa mengundang perseteruan keperluan, berseberangan dengan ketetapan/asas, serta miliki resiko sangsi pidana, ” tuliskan KPK dalam point pertama surat itu, dilansir, Kamis (9/5/2019) .

Pada point ke dua, KPK memperingatkan, yang terima gratifikasi harus memberitahukannya dalam kurun waktu 30 hari kerja semenjak penerimaan. Peraturan itu dimaksud KPK ada dalam UU 20 Tahun 2001 mengenai Pergantian atas UU Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tipikor.

Ke-3, KPK memperingatkan banyak PNS serta petinggi biar tdk memohon THR atau istilah yang lain terhadap warga atau terhadap sama-sama PNS/petinggi maupun ke pihak swasta sebab hal tersebut dilarang. Menurut KPK, tindakan itu berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

Lantas, dalam surat itu dirapikan, bila bingkisan yang di terima berbentuk makanan gampang kedaluwarsa, dapat dialirkan jadi perlindungan sosial ke panti bimbingan, panti jompo, serta pihak yang butuh. Akan tetapi hal tersebut mesti diadukan ke lembaga semasing dibarengi dengan dokumentasi yang nanti diberikan lembaga itu ke KPK.

” Pimpinan lembaga serta instansi pemerintah biar melarang pemakaian layanan dinas buat keperluan pribadi seperti memanfaatkan kendaraan dinas buat aktivitas mudik. Layanan dinas semestinya cuma diperlukan buat keperluan sehubungan kedinasan, ” tuliskan KPK pada point ke lima.

KPK pun memohon pimpinan lembaga menyarankan pegawainya gak terima gratifikasi serta membuat surat edaran terbuka terhadap publik yang menjelaskan pegawai di instansinya tdk terima gratifikasi. Dan pimpinan korporasi disuruh kerjakan mencegah biar bawahannya gak memberi apapun terhadap petinggi.

Paling akhir, KPK menjelaskan formulir laporan gratifikasi bisa dibuka dengan cara daring melalui kpk. go. id/gratifikasi maupun melalui call center 198. Banyak pelapor gratifikasi dapat juga hadir langsung ke KPK.

About admin