Home / Berita Umum / Terkait Banyak KPPS Meninggal, Pihak Yang Paling Bertanggung-Jawab Adalah DPR Dan Pemerintah

Terkait Banyak KPPS Meninggal, Pihak Yang Paling Bertanggung-Jawab Adalah DPR Dan Pemerintah

Terkait Banyak KPPS Meninggal, Pihak Yang Paling Bertanggung-Jawab Adalah DPR Dan Pemerintah – Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi memandang jumlah petugas Group Penyelenggara Pengambilan Nada (KPPS) yang wafat sebab Undang-undang yang tdk representatif. Menurut dia, Komisi Penentuan Umum (KPU) bukan jadi objek yang penting disalahkan. Pembuat UU yang dianggap menjadi pihak sangat memikul tanggung jawab.

Menurut dia, tuduhan pada KPU menjadi yang memicu moment itu berlangsung tdk pas. Menjadi penyelenggara, mereka cuma menjalankan UU Pemilu. Peraturan itu yang membuat banyak petugas banyak terkuras tenaga serta pikirannya. Dua hal tersebut dikira jadi unsur banyak petugas Pemilu wafat.

“KPU tdk bersalah. KPU cuma menjalankan undang-undang. UU Pemilu lah yang tdk representatif serta memicu aduan warga,” tukasnya di Bandung, Selasa (23/4).

Menurut dia proses perhitungan nada bertahap yang umumnya cuma di tingkat TPS lantas TPPS waktu ini menjadi tingkat kecamatan yang membuat jumlahnya perhitungan surat nada tambah banyak. UU Pemilu membuat pekerjaan dalam mengkalkulasi nada yang harusnya simpel jadi sulit.

“Jadi ini kekeliruan kolektif dari penyusun undang-undang mulai parpol serta pemerintah,” katanya.

Untuk melakukan perbaikan metode ini, Dedi mengajukan pemerintah serta semuanya ketua parpol kembali bergabung serta menyetujui pergantian UU Pemilu. Teristimewa ulasan memisahkan penyelenggaraan Penentuan Presiden serta Legislatif DPR sampai DPRD, sampai Pemilihan kepala daerah serentak.

Lantas, semuanya panitia group pengambilan suara di desa serta kelurahan diangkat jadi panitia konsisten penentuan yang nanti akan kerja dari mulai penentuan kades, kepala daerah sampai Presiden.

About admin